Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bojonegoro hari ini Rabu (18/11/2020) menggelar Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020. Khususnya terkait dengan Pembuatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Syariah.

Diselenggarakan di Gedung Pameran Produk Unggulan atau Galeri Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro. Diikuti oleh peserta dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di kabupaten Bojonegoro. Termasuk 8 Koperasi Wanita Syariah (Kopwansah) binaan LDII Bojonegoro.

Hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut adalah Nurul Mazidah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cendekia Bojonegoro. Menyampaikan bahwa pentingnya pelaporan keuangan dengan berbasis syariah ini untuk menghindari kekeliruan atau hal lain agar sesuai dengan dasar penyusunan dalam laporan keuangan.

Menurut Nurul, bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tersebut harus berlandaskan ajaran Al Quran. Adapun dasar penyusunan diantaranya adalah pernyataan standart akutansi keuangan syariah, standart keuangan tanpa akuntabilitas, standart keuangan yang sesuai dengan perkoperasian serta peraturan perundang-undangan. Yang hasil pelaporannya bisa relevan dengan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi itu sendiri.

“Adapun tujuan kegiatan pembekalan laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional seperti Anggota, Pemerintah, dan Masyarakat,” Ungkap Nurul.

Dalam pelaporan keuangan juga harus memperhatikan komponen laporan posisi keuangan atau neraca diantaranya komponen aset, yang terdiri dari aset lancar, dan aset tidak lancar, kemudian komponen kewajiban diantaranya adalah kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka menengah, dan titipan. Selanjutnya adalah Komponen Ekuitas, serta komponen perhitungan hasil usaha.

Dalam acara tersebut, Nurul juga menyampaikan materi terkait Akutansi Murabahah. Yaitu adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

“Kami berharap dalam kegiatan ini apa yang disampaikan akan menjadi manfaat bagi peserta dan juga masyarakat sehingga transaksi dalam koperasi syariah benar benar sesuai dengan syariat dan ajaran agama islam,” Pungkas Nurul.

Sementara itu, Susilowati, salah satu peserta KSPPS Wanita Mojoranu mengatakan bahwa, untuk mewujudkan suatu badan usaha koperasi bisa berjalan dengan benar, tentunya pelaporan keuangannya harus sesuai dengan syariat agama. Sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel serta memakmurkan anggotanya dan jauh dari riba.

“Jadi, kegiatan ini sudah pas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga koperasi kita secara hukum agama sudah benar artinya keuntungan yang didapatkan dengan cara halal dan tentunya menjauhi riba,” jelas Bu Susi kepada ldiibojonegoro.com

3+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *